SEMINAR UANG NON-TUNAI

PENGADAAN UANG NON-TUNAI BUTUH REGULASI DAN SOSIALISASI

Di era digital ini, kita akan berpacu dengan alat-alat elektronik. Semua bisa dilakukan dengan cara online. Salah satu contoh adalah kartu Elektronik Tol atau disebut dengan E-Tol. Akhir-akhir ini masyarakat pengguna kendaraan beroda empat harus memiliki kartu E-Tol untuk transaksi pembayaran di gerbang tol. Namun ada juga yang masih menggunakan satu loket pembayaran manual, untuk pengguna tol yang belum memiliki kartu E-Tol.  

Merunut pada kartu E-Tol di atas, Bank Mandiri salah satunya menggagas mengeluarkan uang non-tunai. Bersama dengan Bank Indonesia, mereka mengadakan seminar dengan judul “Implementasi Era Non Tunai bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha”. Seminar diadakan pada hari senin, tanggal 20 November 2017 pukul 09.00 WIB di Universitas Sangga YPKP Bandung, sebagai fasilitator. Ada pun tambahan pemateri dari HLKI dan Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia.

Dalam hal ini, Bank Indonesia dan Bank Mandiri mensosialisasikan pengadaan uang non-tunai tersebut pada masyarakat dan pelaku usaha. Kartu uang non-tunai tersebut berisi uang deposit yang digunakan untuk transaksi pengeluaran dan pembelanjaan. 

Menurut Bapak Hermawan Novianto, perwakilan dari Bank Indonesia mengatakan bahwa, “Uang non-tunai lebih praktis dari uang tunai dan dapat meningkatkan sirkulasi uang itu sendiri”. Selain dari itu, Beliau juga memaparkan bahwa mengapa uang non-tunai belum bisa berjalan maksimal. Itu karena infrastruktur yang belum optimal dan belum ada perlindungan terhadap konsumen.

                Kemudian ditambahkan oleh Bu Dian Eka Purwanti, perwakilan dari Bank Mandiri mengenai cara mentop-up uang non-tunai di Bank Mandiri serta berbagai retailer seperti Indomaret, Yogya Grup, Gerbang Tol, Funding Machine. E-money adalah uang dalam bentuk elektronik seperti kartu pra-bayar. Kartu tersebut bekerja secara offline, jadi jika kartu terblokir tidak perlu langsung menghubungi Customer Service karena uang akan aman tersimpan.

Ada pun narasumber Bapak Hendrik, perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia menjelaskan bahwa ada 3 manfaat jika kita menggunakan uang non-tunai, yaitu uang non-tunai bersifat aman, transaksi akan lebih cepat, dan meminimalisir kecurangan dalam keuangan. Dari ketiga manfaat uang non-tunai, Beliau menyetujui adanya sosialisasi pengadaan uang non-tunai tersebut, karena untuk memudahkan transaksi pembelanjaan di beberapa retailer.

Akan tetapi, Bapak Firman Tumantara, Ketua HLKI Jabar menyanggah mengenai pengadaan uang non-tunai. Hal ini dikarenakan terjadi di luar rotasi atau mekanisme kebijakan, maka masyarakat butuh hukum perlindungan konsumen. Salah satu aturan dalam Undang-Undang pasal 8 tahun 1999 pasal 4 bahwa masyarakat berhak untuk memilih dan Undang-Undang pasal 7 tahun 2011 berisi tentang mata uang Indonesia adalah uang kertas dan logam. Beliau memaparkan bahwa sebelum adanya perubahan dari uang tunai ke non-tunai butuh regulasi dan kebijakan yang jelas. “Uang non-tunai harus ada kebijakan dari Pemerintah agar lebih efektif”, ujarnya.

Yang terakhir adalah dari Rektor Universitas Sangga YPKP, Bapak Asep Effendi juga menyanggah bahwa sistem penggunaan uang non-tunai ini seolah-olah memaksa masyarakat untuk memilih beralih dari transaksi tunai ke non-tunai. Kekhawatirannya bahwa hal ini bisa mengakibatkan pengendapan uang di kartu tersebut. Dari segi edukasi pun seperti itu, memandang kampus harus melakukan seperti hal yang sama, yaitu menggunakan uang non-tunai.

Dari beberapa penjelasan di atas, jika uang non-tunai akan diberlakukan, maka perlu dibuatkan terlebih dahulu regulasi dan kebijakan dari Pemerintah, untuk kemudian sosialisasi kepada seluruh kalangan masyarakat. Dilanjut dengan kelengkapan sarana pra-sarana. Dan juga kita harus bisa memastikan, apakah masyarakat sudah siap dan mampu menggunakan uang non-tunai? Jika belum, akan berbenturan dengan kondisi masyarakat yang ada di daerah khususnya. Karena tidak semua masyarakat siap menerima perubahan secara langsung, masyarakat butuh perlindungan hukum.